Hak Kekayaan Intelektual

2.                                             Hak Kekayaan Intelektual

2.1       Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill). Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok. Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan Inovasi-inovasi yang kreatif.

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

1.      Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

            2.      Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

            3.      Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

            4.      Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :
- Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
- Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
- Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
- Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

  Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan  tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

2.2       Hak Kekayaan Industri       

Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

a.  Paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi. Hak ini memiliki jangka waktu (usia sekitar 20 tahun sejak dikeluarkan), setelah itu habis masa berlaku patennya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).

b.  Merk dagang, hasil karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai daya pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1).

c.   Hak desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

d.   Hak desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit), yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1).

e.   Rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi.

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat 2)

f.  Varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman :

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (Pasal 1 Ayat 1)

Hukum Industri

                                                          Hukum Industri

17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dikumandangkan diseluruh dunia maka secara ketatanegaraan terputuslah hubungan seluruh tata tertib hukum indonesia dengan tata tertib hukum hindia belanda. Bersamaan dengan itu lahirlah negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Demikian pula dengan tata tertib hukumnya, dilandasi oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain. Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi  geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena ituknowledge based industri dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rightsharus dikemas dan di maintenance dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

Sistem hukum industri memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks serta multidisciplinary, yaitu menyangkut anasir-anasir berikut :
- Hukum sebagai sarana pembaharuan/ pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain
- Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang
- Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal
- Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta standardisasi
- Masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri
- Pergeseran hudaya hukum dari ‘ command and control’ ke ‘self-regulatory system’ untuk mengurangi ongkos birokrasi

      Keterkaitan industri lokal dengan aturan main di industri global merupakan sebuah keniscayaan. Adanya GATT dan WTO yang merupakan wadah yang mengatur tata industri baru di dunia memaksa setiap negara yang apabila ingin ikut berpartisipasi dalam pusaran pergerakan ekonomi dunia harus menyesuaikan perangkat hukum dan standarisasi industrinya.

Beberapa system hukum global yang harus diadopt dunia antara lain adalah aturan WTO mengenai penundukan sukarela terhadap aturan kelembagaan dunia, ketaatan kepada ketentuan mengenai tarif dan hambatan non tarif, ketentuan-ketentuan mengenai objek sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa, standardisasi dan penghormatan terhadap putusan hukum arbitrase.Interaksi dalam pergaulan nasional terhadap global mempengaruhi sistem hukum termasuk pengembangan sistem hukum nasional. Peran panel ahli menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan peran birokrasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Muara daripada perkembangan sistem hukum adalah mendorong industrial self-regulatory system, sementara sistem hukum publik diharapkan hanya terbatas untuk mengatur tata lintas hukum perdata internasional, dan menjadi fasilitator dalam pengembangan tata dunia baru yang modern dan almost borderless. Kemajuan teknologi komunikasi memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan sistem hukum dan tata dunia baru tersebut. Seringnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang keluar dalam bentuk yang diperbaharui. Tidak jelas alasan lembaga legislatif membuat bentuk produk hukum yang demikian. Akibat lebih lanjutnya adalah bertumpuknya peraturan perundang-undangan hukum yang positif.  Peraturan yang baru dikeluarkan justru tidak menggantikan peraturan yang lama. Seharusnya meskipun salah satu pasal, peraturan terakhir itu harus merumuskan semua pasal dalam peraturan dari sebelumnya yang tidak turut dirubah. Segera setelah itu peraturan yang lama tersebut harus dinyatakan dicabut agar peraturan perundang-undangan hukum positif lebih jelas dan rinci.

Definisi Hukum Industri

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Mayers hukum adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. E. Utrect mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

Hukum industri menyangkut sarana pembaharuan di bidang industri, sistem kawasan sebagai tata ruang, sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal, hukum alih teknologi. Hukum industri juga menyangkut permasalahan desain produksi dan hukum konstruksi serta standardisasi. Selain itu juga mengenai masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri, dan analisis tentang masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri. Peraturan mengenai desain industri dapat dilihat pada Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri. Hukum industri mengandung perlindungan bahwa hasil dari sebuah desain industri muncul dari adanya kemampuan, kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Hukum industri juga sangat bermanfaat untuk membatasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi.Contohnya seperti terjadinya kerusakan alam dan ekosistem dunia. Keselamatan bagi konsumen, produsen, pekerja, dan lain-lain. Sebaik-baiknya suatu hukum adalah untuk dapat membatasi hal-hal yang dapat merugikan alam, manusia dan makhluk hidup lainnya.

Manfaat Hukum Industri:

1.      Hukum sebagai sarana pembangunan di bidang industri yang perspektif dengan ilmu-ilmu yang lain.

2.      Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang.

3.      Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurispundensi hukum industri dalam perspektif global dan lokal

4.      Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi

5.      Masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industry

Aku dan 2014

Resolusi tahun 2014

      Sudah hampir dua minggu tahun 2013 berakhir dan tahun baru 2014 dimulai. Setiap orang pasti mempunyai impian atau resolusi yang ingin dicapai di tahun baru. Setiap orang juga pasti berdoa agar tahun baru menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sama halnya dengan saya yang mempunyai beberapa resolusi di tahun 2014 ini. Walau pada tahun 2013 tidak semua resolusi saya tercapai namun tetap penting untuk saya membuat resolusi di awal tahun. Banyak sekali manfaat membuat resolusi selain untuk mengetahui apa yang ingin kita capai, membuat resolusi juga akan membuat kita lebih fokus dalam pencapaian tersebut dan resolusi juga akan menjadi pemicu semangat untuk menggapainya. Beberapa resolusi saya di tahun 2014 adalah:

1.    Lancar dalam perkuliahan dan ingin meningkatkan IP minimal 3,50

Untuk meningkatkan IP saya berusaha dengan belajar lebih giat lagi dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu

2.    Selalu sehat dan fit

Sebagai mahasiswa kita dituntut untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan tepat waktu dan sebagai mahasiswa teknik industri yang banyak melakukan praktikum dengan berbagai laporannya terkadang kita mengerjakan tugas sampai larut malam bahkan sampai tidak tidur oleh karena itu saya ingin kesehatan saya selalu terjaga.

3.    Diterima menjadi asisten laboratorium teknik industri dasar

4.    Menemukan hal atau hobi baru

5.    Berlibur ke luar kota bersama teman-teman sma di saat libur perkuliahan semester genap

6.    Menjadi lebih dewasa

7.   Untuk resolusi jangka panjang saya ingin lulus tepat waktu di tahun 2016 sebagai sarjana teknik industri

Makanan Indonesia yang Go International

Rendang padang masakan indonesia yang go international

Rendang adalah salah satu makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatra Barat. Meski rendang merupakan masakan khas masyarakat Minangkabau secara umum, namun ternyata lebih dikenal dengan nama Rendang Padang. Rendang yang memiliki cita rasa sangat kuat ini berbahan dasar daging dan santan kelapa dengan tambahan bumbu rempah-rempah yang sangat kuat. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perhelatan istimewa.

                                

Ternyata, rendang yang bercita rasa pedas ini sangat digemari masyarakat secara luas, jauh melampaui daerah asalnya. Budaya Masyarakat Minang yang suka merantau secara tidak langsung berperan besar dalam "penyebaran" rendang. Melalui Rumah Makan Padang yang mereka dirikan di tempat-tempat perantauan itulah rendang kian dikenal luas. Tak dapat dipungkiri, rendang kian populer karena rumah makan Padang yang menyajikan rendang sebagai salah satu menunya dapat ditemui di berbagai pelosok Nusantara bahkan di berbagai negara.

Ya, rendang memang telah banyak ditemui di berbagai negara. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa rendang adalah salah satu makanan Indonesia yang mendunia. Sebagai salah satu bukti bahwa rendang telah "mendunia" adalah dinobatkannya rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia) yang digelar oleh CNN International pada Tahun 2011 yang lalu. Diantara demikian banyaknya makanan lezat di dunia, ternyataRendang Padang berhasil menduduki peringkat pertama mengalahkan hidangan-hidangan lezat dari Jepang, Thailand dan China. Hebat bukan?

Salah satu keunggulan dari rendang adalah sifatnya yang tahan lama. Semakin berkualitas bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya, maka rendang itu akan makin tahan lama. Itu sebabnya, rendang seringkali menjadi bekal favorit bagi siapa saja yang hendak bepergian jauh dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, rendang juga menjadi salah satu pilihan favorit oleh-oleh khas dari Indonesia.

Ciri khas

Jika kita ingin memperkenalkan makanan tradisional ke dunia Internasional, pilihlah makanan yang sudah dikenal secara nasional. Rendang Padang adalah salah satu masakan Padang yang sudah dikenal luas dari Sabang sampai Merauke. Aceh juga memiliki rendang namanya Sirebeh, tapi tidak semua orang Indonesia tahu. Demikian pula dengan Malaysia, memiliki rendang Kelantan. Jadi tidak salah jika Malaysia mengklaim bahwa negaranya juga memiliki rendang. Nah, inilah yang jadi akar masalah. Sejatinya kata ‘Padang’ jangan dihilangkan. Karena Padang akan menjadi ciri khasnya.  Dengan menyebut Rendang Padang, maka seluruh orang di dunia akan tahu bahwa masakan itu adalah masakan asli Indonesia.

Ada satu hal penting lagi yang harus dipatuhi, jangan mengganti nama masakan ke dalam bahasa Inggris. Biarkan nama masakan sesuai dengan nama aslinya. Lihat saja, masakan Jepang tidak berubah nama saat kita temui di Indonesia, Sushi tetap dikenal dengan namaSushi, bukan nasi isi daging atau ikan. Meskipun alih-alih setelah kita mencobanya tidak jauh beda dengan lontong, aren-arem atau lemper.

Harus Otentik

Dalam sebuah masakan, cita rasa memegang peranan yang sangat penting. Cita rasa dihasilkan dari racikan aneka bumbu yang sangat melimpah di bumi persada ini. Dari sinilah keotentikan itu bermula. Agar masakan nasional bisa tampil di dunia International, satu hal yang harus dikedepankan yaitu keotentikannya. Bumbu-bumbu asli Indonesia yang mudah didapat akan memberikan sentuhan otentik pada rasa Rendang Padang. Demikian pula dengan bahan baku, semua harus benar-benar berasal dari Indonesia. Bahan baku dan bumbu-bumbu diharuskan mendapat perhatian khusus untuk menjaga keotentikan cita rasa.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk menjaga keotentikan ini adalah prosedur memasak. Agar masakan Indonesia bisa go Internasional, cara memasaknya pun harus punya standar. Misalnya saja, untuk menghasilkan daging yang empuk dan bumbunya meresap, tekniknya tidak harus digodok seharian. Bisa saja dilakukan dengan menggunakan teknik modern, dengan begitu nutrisi tidak banyak hilang, rasanya juga tetap otentik.

Penyadapan telepon

Penyadapan Telepon SBY

CANBERRA -- Materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.

Dokumen Snowden ini diperoleh ABC dan Guardian, dan disiarkan Senin (18/11) hari ini.

Informasi ini menunjukkan intelijen Australia menyadap pembicaraan telepon SBY setidaknya sekali. Selain itu, intel Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009.

Data yang dikategorikan sangat rahasia ini berasal dari agen intelijen elektronik Australia, the Defence Signals Directorate (DSD - sekarang berubah menjadi the Australian Signals Directorate), dan menunjukkan untuk pertama kalinya betapa jauh Australia memata-matai Indonesia.

Motto lembaga DSD adalah "Ungkap Rahasia Mereka - Sembunyikan Rahasia Kita".

Pengungkapan data ini menguatkan dugaan betapa Australia secara aktif memonitor aktivitas telepon genggam Presiden SBY.

Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Salah satu halaman laporan ini memuat nama-nama pejabat yang disadap dan jenis-jenis telepon yang mereka gunakan.

Dokumen ini berjudul "3G impact and update".

Halaman lainnya yang berjudul "Indonesian President voice events" memaparkan apa yang disebut data CDR, yang bisa memonitor siapa yang ditelepon dan siapa yang menelepon, meskipun tidak selalu berarti bisa mendengar isi percakapan.

Di halaman lain laporan ini terungkap para intel Australia itu benar-benar mendengarkan isi percakapan SBY. Namun di catatan kakinya, disebutkan bahwa percakapan itu hanya berlangsung kurang dari satu menit.

Terungkapnya kegiatan mata-mata Australia atas Indonesia secara detail ini diperkirakan akan memperburuk hubungan kedua negara.

Meskipun pekan lalu, Perdana Menteri Tony Abbott memandang remeh tuduhan tersebut, dengan mengatakan, "Kita memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah Indonesia".

Namun, pernyataan seperti ini dari politisi Australia diperkirakan akan sangat sulit dikemukakan hari-hari mendatang, menyusul terungkapnya aktivitas penyadapan telepon Presiden SBY tersebut.

Kemacetan adalah urusan kepala daerah?

Kemacetan adalah urusan kepala daerah?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi terkait kemacetan di Jakarta. Menurut dia, kritik SBY ke Jokowi itu merupakan manuver politik.

"Ya, itu manuver. Bagian dari manuver jangka panjang," cetus Tjahjo usai membuka rapat kerja daerah PDIP Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Sabtu (16/11/2013).

Tjahjo mengemukakan, hal itu berkaitan dengan komentar SBY kepada mitra kepala negara atau pemerintahan negara sahabat bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggung jawab kepala daerah setempat.

Menurut dia, pernyataan SBY itu tidak hanya sebagai kepala negara, melainkan juga terkait dengan jabatannya sebagai ketua umum partai politik, yakni Partai Demokrat.

Apalagi, lanjut dia, dalam hasil penelitian beberapa lembaga survei, Jokowi unggul sebagai calon presiden favorit untuk Pemilu 2014. Sehingga membuat lawan politiknya jengah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya dinilai karena Pemerintah Pusat tidak memiliki sistem transportasi makro yang terintegrasi.

"Pemerintah Pusat tidak bisa melepas tanggung jawab atas kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Andrinof Chaniago, di Jakarta, yang dimuat Selasa (12/11/2013).

Menurut dia, Presiden SBY sebaiknya jangan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kepala daerah lainnya, karena realitasnya Pemerintah Pusat tidak memiliki sistem transportasi makro yang terintegrasi.

"Presiden tidak bisa hanya menyalahkan Gubernur Jakarta dan kepala daerah lainnya," ujar Andrinof.

SBY-Jokowi

Sebelumnya saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Entah sengaja atau tidak, pria bernama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula.

"Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau Walikota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November 2013, seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Pria bernama asli Joko Widodo itu menilai urusan kemacetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.

"Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak hanya urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Selasa 5 November 2013.