Kemacetan adalah urusan kepala daerah?

Kemacetan adalah urusan kepala daerah?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi terkait kemacetan di Jakarta. Menurut dia, kritik SBY ke Jokowi itu merupakan manuver politik.

"Ya, itu manuver. Bagian dari manuver jangka panjang," cetus Tjahjo usai membuka rapat kerja daerah PDIP Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Sabtu (16/11/2013).

Tjahjo mengemukakan, hal itu berkaitan dengan komentar SBY kepada mitra kepala negara atau pemerintahan negara sahabat bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggung jawab kepala daerah setempat.

Menurut dia, pernyataan SBY itu tidak hanya sebagai kepala negara, melainkan juga terkait dengan jabatannya sebagai ketua umum partai politik, yakni Partai Demokrat.

Apalagi, lanjut dia, dalam hasil penelitian beberapa lembaga survei, Jokowi unggul sebagai calon presiden favorit untuk Pemilu 2014. Sehingga membuat lawan politiknya jengah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya dinilai karena Pemerintah Pusat tidak memiliki sistem transportasi makro yang terintegrasi.

"Pemerintah Pusat tidak bisa melepas tanggung jawab atas kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Andrinof Chaniago, di Jakarta, yang dimuat Selasa (12/11/2013).

Menurut dia, Presiden SBY sebaiknya jangan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kepala daerah lainnya, karena realitasnya Pemerintah Pusat tidak memiliki sistem transportasi makro yang terintegrasi.

"Presiden tidak bisa hanya menyalahkan Gubernur Jakarta dan kepala daerah lainnya," ujar Andrinof.

SBY-Jokowi

Sebelumnya saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Entah sengaja atau tidak, pria bernama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula.

"Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau Walikota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November 2013, seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Pria bernama asli Joko Widodo itu menilai urusan kemacetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.

"Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak hanya urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Selasa 5 November 2013.